Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya, mengakibatkan Jalan Medan Merdeka Timur, di depan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, terendam banjir. Banjir juga terjadi di Jalan Medan Merdeka Utara, di depan Istana Merdeka. Akibatnya, kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan.
Kesalahan tata kelola lingkungan disebut sebagai penyebab maraknya bencana di Indonesia. Indonesia disebut sudah saatnya menerbitkan moratorium izin tambang dan perkebunan kelapa sawit, bersamaan dengan pembenahan area resapan air.
Ketua Pelaksana Kelompok Kerja Audit Lingkungan Sedunia Ali Masykur Musa mengatakan moratorium izin tambang dan perkebunan kelapa sawit akan dapat meminimalisasi bencana alam. Saat ini, ujar dia, banyak pemberian izin tambang dan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara serampangan dan akhirnya merusak lingkungan.
Padahal, kata Ali, saat ini sudah terjadi kelebihan pasokan hasil tambang, khususnya batu bara dan kelapa sawit. “Kita harus moratorium izin tambang karena beberapa udah over supply. Untuk batu bara, yang kita butuhkan 80.000 ton. Tapi, sekarang kita sudah memproduksi 450.000 ton,” kata Ali dalam diskusi “Indonesia: Peta Bencana dan Antisipasi”, di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (11/2/2014).
“Kelapa sawit begitu juga, over supply. Meski saat ini kita jadi negara produsen sawit terbesar di dunia, tetap saja produksinya jauh melebihi permintaan,” lanjutnya. Tambang dan kelapa sawit, kata Ali, merupakan penyebab terjadinya bencana alam yang diakibatkan kesalahan tata kelola lingkungan.
Selain kedua komoditas tersebut, Ali mengatakan kesalahan tata kelola lingkungan juga terjadi dalam rupa penggerusan daerah resapan air. “Tidak bisa jika ada banjir semata-mata hanya menyalahkan curah hujan yang tinggi. Periode musim hujan akan selalu ada, tapi kemampuan menyerap air yang tidak ada,” ujarnya. “Banyak daerah resapan air yang berubah fungsi. Kalau begini terus, maka bencana akan terus terjadi,” jelas Ali.
Sumber : JAKARTA, KOMPAS.com
